Karang Intan, INFO_PAS – Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan menerima kunjungan Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan dalam rangka peninjauan dan pengumpulan data terkait tata kelola pemasyarakatan, Selasa (12/05/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sistem pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan warga binaan.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek layanan serta pelaksanaan program pembinaan di lingkungan lapas. Kegiatan juga mencakup pengumpulan data sebagai bahan evaluasi dan penguatan tata kelola pemasyarakatan secara berkelanjutan.
Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Yugo Indra Wicaksi, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan pemasyarakatan.
“Kegiatan peninjauan dan pengumpulan data ini menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan tata kelola pemasyarakatan yang lebih baik. Kami terbuka terhadap evaluasi dan masukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan, serta menciptakan lingkungan lapas yang lebih profesional, humanis, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Yugo.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan, Jumadi, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi serta memastikan tata kelola pemasyarakatan berjalan optimal.
“Kami berharap melalui kegiatan peninjauan dan pengumpulan data ini, pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik, baik dari sisi pelayanan, pembinaan, maupun tata kelola kelembagaan. Dengan demikian, pemasyarakatan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Jumadi.
Ia menambahkan bahwa penguatan tata kelola pemasyarakatan tidak hanya berdampak pada sistem internal, tetapi juga pada manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembinaan warga binaan yang lebih terarah dan produktif.
Melalui kegiatan ini, Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi birokrasi serta mewujudkan sistem pemasyarakatan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (nta)
